GEDUNG Dwi Warna, bangunan kuno yang berlokasi di Jalan Diponegoro No. 59 Bandung merupakan salah satu “saksi sejarah” Konferensi Asia-Afrika (KAA), 50 tahun silam. Seperti dilansir situs www.arsitekturindis.com, nama “Dwi Warna” diberikan secara khusus oleh Bung Karno, setelah Negara Pasundan bersatu kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1949.
Akan tetapi, berdasarkan situs Bandung Heritage, nama “Dwi Warna” justru diberikan Bung Karno saat memeriksa persiapan terakhir menyambut pelaksanaan KAA sekira tanggal 17 April 1955.
Gedung ini pernah menjadi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat dan gedung Sekretariat KAA Tahun 1955. Seusai KAA, bangunan ini dijadikan sebagai Kantor Pusat Pensiunan dan Pegawai, lalu Kantor Pusat Administrasi Belanja Pegawai yang namanya Subdirektorat Pengumpulan Data Seluruh Indonesia. Kini, gedung tersebut dipergunakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI Kantor Wilayah XII Bandung.
Gedung tersebut dibangun pada tahun 1940 di bawah pengawasan Technische Dients Voor Stadsgemeente Bandung dan diperuntukkan sebagai tempat dana pensiun seluruh Indonesia. Pada waktu Pemerintahan Jepang berkuasa di Indonesia, gedung itu dipergunakan sebagai Gedung Kempeitai. Kemudian pada masa pendudukan Belanda berfungsi sebagai Gedung “Recomba”, dan pada masa Negara Pasundan dipakai sebagai gedung Parlemen Negara Pasundan. Di gedung ini pula dilakukan demonstrasi menuntut pembubaran Negara Pasundan agar kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Lima puluh tahun silam, beberapa bulan sebelum KAA digelar, Indonesia membentuk sekretariat konferensi yang beranggotakan perwakilan negara-negara penyelenggara. Itu tadi, sekretariat bertempat di Gedung Dana Pensiun (kini Gedung Dwi Warna) Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI Roeslan Abdulgani menjadi ketua, sedangkan 4 posisi lainnya dijabat oleh sejumlah perwakilan negara-negara penyelenggara. U Mya Sein dari Burma, M. Saravanamuttu dari Srilanka, B.F.H.B. Tyobji dari India, dan Choudhri Khaliquzzaman dari Pakistan. Di dalam sekretariat itu, terdapat 10 staf yang melaksanakan pekerjaan sehari-hari, terdiri dari 2 orang Birma, seorang dari Srilanka, 2 orang India, 4 orang Indonesia, dan seorang dari Pakistan.
Pemerintah Indonesia sendiri, sekira tanggal 11 Januari 1955, membentuk Panitia Interdepartemental. Kendati demikian, seminggu sebelumnya, di Bandung, dibentuk panitia lokal dan dipimpin oleh Sanusi Hardjadinata, Gubernur Jawa Barat kala itu. Seperti dilansir situs www.bandungheritage.org, panitia tersebut bertugas mempersiapkan sekaligus melayani soal-soal yang bertalian dengan akomodasi, logistik, transportasi, kesehatan, komunikasi, keamanan, hiburan, protokoler, penerangan, dan sebagainya.
Selain menjadi tempat sekretariat konferensi, sebagian lahan di gedung tersebut juga dipergunakan para delegasi untuk bersidang (bersama dengan Gedung Concordia). Komisi Politik, Komisi Ekonomi, dan Komisi Kebudayaan bermusyawarah di gedung tersebut. Nah, dalam kesempatan memeriksa persiapan terakhir di Bandung pada tanggal 17 April 1955, Bung Karno meresmikan penggantian nama Gedung Concordia menjadi Gedung Merdeka, Gedung Dana Pensiun menjadi Gedung Dwi Warna, dan sebagian Jalan Raya Timur menjadi Jalan Asia Afrika. Penggantian nama tersebut dimaksudkan untuk lebih menyemarakkan konferensi dan menciptakan suasana konferensi yang sesuai dengan tujuan konferensi.
Jika menyimak “rekam jejak” tersebut, pantas jika Gedung Dwi Warna dijadikan sebagai salah sebuah tempat yang layak dikunjungi oleh rombongan peserta “The 2nd Asian-African Conference” dalam “napak tilas” yang direncanakan berlangsung Minggu (24/4) mendatang.
Akan tetapi, berdasarkan percakapan “PR” dengan salah seorang staf Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Kantor Wilayah XII Bandung (lembaga yang kini menempati gedung itu), pihaknya belum menerima pemberitahuan jika gedung tersebut akan dikunjungi.
“Sampai sekarang, kami belum menerima pemberitahuan apapun (baik lisan maupun tertulis) jika gedung ini akan dikunjungi,” ungkap Djono, staf Tata Usaha dan Rumah Tangga lembaga tersebut kepada “PR”. Benarkah begitu? (Hazmirullah/”PR”)***
Sumber: Pikiran Rakyat, Kamis, 21 April 2005.
